Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitutional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal keputusan-keputusan mayoritas (Dari proses perwakilan atau langsung) di berlakukan pada sebagiannbesar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar pemerintahan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu :

  • Kabinet nasir
  • Kabinet sukiman
  • Kabinet wilopo
  • Kabinet ali sastroamijoyo
  • Kabinet burhanuddin
  • Kabinet ali sastroamijoyo
  • Kabinet djuanda

Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal

  • Gunting syafruddin
  • Gerakan benteng
  • Nasionalisasi de Javasche Bank
  • Sistem ali baba

Kebijakan asia afrika

Pada masa cabinet Ali Sastroamijoyo 1 pada tahun 1953-1955 pelaksanaan politik bebas-aktif  lebih mendekatkan daripada negara-negara Asia Afrika dan blok sosialis. Ofensif ini bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme dan meredakan ketegangan dunia yang ditimbulkan karena ancaman perang nuklir oleh konfronsi super powers.

Pada tanggal 19-24 april 1955 Indonesia beserta India, Pakistan, Birma, dan Sri Langka mengundang negara-negara Asia Afrika untuk menghadiri Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dalam KAA menghasilkan beberapa dokumen utama dengan pernyataan tentang usaha memejukan perdamaian dan kerjasama di dunia, dengan jalan menghormati integritas tetorial dan tidak melakukan intenversi ke dalam soal-soal negeri masing-masing, dokumen ini berisi 10 pasal yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung.

Dekrit presiden 5 Juli 1959

Semenjak gagalnya konstituante membuat UUD baru menyebabkan negara mengalami kekalutan konstitusional.semenjak kejadian itu banyak partai politik yang merusak persatuan nasionaldan stabilitas nasional, dan bertambahnya gerakan sparatis di daerah-daerah pada awal tahun 1958 yang mengancam integritas nasional. Pada bulan februari 1957 untuk mengatasi situasi seperti itu maka Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang disbut Konsepsi Presiden mengenai :

  • Deibentuknya Kabinet Gotong Royong yan terdiri dari wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional (golongan karya).
  • Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotaan wakil-wakil dari semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat.

Namun ada beberapa partai yang menolak Konsepsi Presiden yakni Masyumi, NU, PSII, Katholitk, dan Partai Rakyat Indonesia. Gagalnya merumuskan sebuah UUD baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu secara parlementer untuk kembali ke UUD 1945, lalu Presiden Soekarno mengambil beberapa langkah inkonstitusional, pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upaca resmi di Istana Merdeka mengumumkan Dekrit

  • Pembubaran Konstituante.
  • Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
  • Pembentukan DPAS dan MPRS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s